Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima saat memimpin pertemuan Tim Kunker Reses Komisi VI DPR RI di Solo, Jawa Tengah, Senin (20/12/2021). Foto: Puntho/Man

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima mendorong Badan Usaha Milik Negara (BUMN), khususnya Perum Perhutani untuk meningkatkan support terhadap sektor-sektor privat, terutama dalam peningkatan sektor bahan baku melalui adanya terminal bahan baku. Mengingat, hingga saat ini masih terdapat adanya kendala bahan baku dari industri perkayuan yang sedang mengalami tren peningkatan permintaan di sektor kebutuhan ekspor.

Demikian disampaikan Aria Bima usai memimpin pertemuan Tim Kunker Reses Komisi VI DPR RI dengan Direktur Operasi dan Perhutanan Sosial Perhutani Natalas Anis Harjanto, Direktur Produksi dan Pengembangan PTPN III Mahmudi, Direktur PTPN IX Dodik Ristiawan, Direktur Produksi PT Pupuk Indonesia Bob Indiarto, Dirut PT RNI Arief Prasetyo Adi, Dirut PT Adhi Karya Tbk Entus Asnawi M., Dirut PT Brantas Abipraya Sugeng Rochadi dan Direktur Operation PT Bank Mandiri Toni E. B. Subari di Solo, Jawa Tengah, Senin (20/12/2021).

“Sekarang ini, yang masih mengalami kendala adalah keinginan kawan-kawan industri perkayuan untuk mendapat kemudahan dalam mendapat bahan baku. Apalagi, sektor perkayuan mengalami peningkatan permintaan ekspor karena ada perang dagang antara Amerika dan China yang akhirnya kita mendapatkan benefit dari posisi ini. Sehingga, jangan sampai opportunity ini terkendala oleh supporting bahan baku yang sebagian besar untuk pengrajin kayu adalah dari Perhutani dan sebagian juga dari kawan-kawan PTPN,” ujarnya.

Di sisi lain, Anggota Fraksi PDI-Perjuangan DPR RI tersebut mengingatkan Perum Perhutani untuk segera meningkatkan transformasi digitalisasi yang dinilai sangat penting. Tujuannya, sambung Aria Bima, agar melalui adanya digitalisasi seiring dengan perencanaan penebangan kayu maka para produsen ini bisa lebih cepat dalam menghitung perjanjian dan kesepakatan dengan para buyer.

“Karena kecepatan buyer dan user tidak bisa delay, kalau bahan baku ini tersendat ini bahaya dan ini yang dikeluhkan oleh kawan-kawan pengrajin kayu. Selain itu, dibutuhkan adanya terminal bahan baku yang transparan dan bisa diakses supaya perencanaan-perencanaan terhadap kebutuhan kayu bisa diantisipasi untuk produksi yang sebagian besar juga untuk kebutuhan ekspor. Inilah saatnya momentum kita mengambil peluang ini untuk pasar dalam negeri dan luar negeri,” pungkas legislator dapil Jateng V itu.

Turut hadir Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Mohamad Hekal (Fraksi Partai Gerindra), Anggota Komisi VI DPR RI Evita Nursanty dan Adisatrya Suryo Sulisto dari Fraksi PDI-Perjuangan), Muhammad Rapsel Ali (Fraksi Partai Nasdem), Acep Adang Ruhiat dan Siti Mukaromah dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Mahfudz Abdurrahman (Fraksi Partai Keadilan Sejahtera) dan Daeng Muhammad (Fraksi Partai Amanat Nasional). (pun/sf)